Terobosan Baru! 80 Ribu Lebih Koperasi Merah Putih Kini Lebih Mudah Akses NIB dan KBLI
Administrator | Rabu, 27 Agustus 2025 | Sudah 1x Dibaca
Pemerintah sepakat permudah aturan NIB Kopdes Merah Putih, membuka jalan bagi koperasi desa untuk memasarkan produk BUMN dan mengakses pembiayaan. Simak detailnya! (©Merdeka.com)
Jakarta, 27 Agustus 2024 – Sebuah langkah signifikan diambil pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Kementerian Koperasi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyepakati relaksasi peraturan perizinan bagi Koperasi Merah Putih. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempermudah akses Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi koperasi-koperasi tersebut.
Selain NIB, koperasi juga akan mendapatkan kemudahan akses pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hal ini krusial agar koperasi dapat memasarkan berbagai produk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih leluasa. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa saat ini terdapat 80.605 koperasi desa yang telah berbadan hukum. Meskipun data pengurus, pengawas, dan jenis usaha sudah tercatat, NIB tetap menjadi syarat utama untuk memasarkan produk BUMN seperti LPG, pupuk, dan minyak goreng.
Mempermudah Akses NIB dan Perluasan Usaha Koperasi
Kemudahan akses NIB Koperasi Merah Putih menjadi fokus utama kesepakatan ini. Selama ini, banyak koperasi desa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan NIB, yang merupakan prasyarat penting untuk berbagai aktivitas ekonomi. Dengan relaksasi ini, diharapkan proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien.
KBLI yang lebih fleksibel juga akan membuka peluang usaha yang lebih luas bagi koperasi. Mereka tidak hanya terbatas pada satu jenis usaha, melainkan dapat merambah berbagai sektor. Ini memungkinkan koperasi untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan potensi lokal.
Ferry Juliantono menegaskan bahwa seluruh data koperasi sudah tersedia di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu, proses penginputan data untuk perizinan NIB diharapkan tidak perlu lagi dilakukan secara manual oleh koperasi. Ini akan sangat mengurangi beban administratif bagi pengurus koperasi di lapangan.
Solusi Bersama untuk Tantangan Perizinan Koperasi
Untuk memastikan kelancaran proses ini, Kementerian Koperasi dan Kementerian Investasi/BKPM sepakat membentuk meja bersama. Meja bersama ini akan bertugas membantu proses penginputan data Koperasi Merah Putih ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan koperasi.
Selain itu, akan diselenggarakan pelatihan khusus bagi para pengurus koperasi. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pengurus dengan pemahaman yang memadai mengenai prosedur perizinan dan pelaporan. Dengan demikian, koperasi dapat mandiri dalam mengelola perizinan mereka di masa depan.
Deputi Bidang Investasi dan Hilirisasi BKPM, Todotua Pasaribu, menyarankan agar seluruh bidang usaha koperasi distandarisasi. Standardisasi ini akan mencakup berbagai peluang usaha potensial. Hal ini akan memudahkan koperasi dalam memilih KBLI yang sesuai dan mempercepat proses perizinan.
NIB dan Kewajiban Pelaporan Investasi Koperasi
Akses NIB sangat erat kaitannya dengan akses pembiayaan, terutama dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Todotua Pasaribu memahami bahwa NIB adalah kunci bagi koperasi untuk mendapatkan dukungan finansial. Dukungan ini penting untuk pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi.
Namun, pemegang NIB memiliki kewajiban penting, yaitu melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan laporan berkala yang mencakup perkembangan realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, produksi, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha. Laporan ini harus disampaikan secara rutin melalui sistem OSS.
Untuk memfasilitasi pelaporan LKPM, BKPM akan menyediakan slot atau klaster khusus pada platform mereka untuk Koperasi Merah Putih. "Ke depan, platform kami akan memiliki ruang atau slot khusus untuk koperasi Merah Putih. Akan ada klaster khusus, dan yang penting koperasi dapat bergerak cepat," ujar Pasaribu. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk terus menyederhanakan birokrasi bagi koperasi.
Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/terobosan-baru-80-ribu-lebih-koperasi-merah-putih-kini-lebih-mudah-akses-nib-dan-kbli-459783-mvk.html?page=4
Editor: Administrator
Latest Event
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meresmikan peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di daerah Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada hari ini. Peluncuran koperasi desa ini dimaksudkan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian desa melalui pendekatan berbasis koperasi. “Nanti Presiden Insyaallah tanggal 21 (Juli 2025) akan melakukan launching kopdes dan kopkel di sini,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengutip detiknews, Sabtu, 19 Juli 2025. Presiden Prabowo telah berangkat menuju wilayah Jawa Tengah dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu sore, 19 Juli 2025. Keberangkatannya ditemani oleh rombongan terbatas yang dilepas langsung oleh sejumlah petinggi TNI dan Polri. Menjelang peluncuran Kopdes Merah Putih yang berlangsung hari ini, para menteri telah melakukan berbagai persiapan. Berdasarkan informasi dari detikJateng, beberapa menteri mulai turun langsung ke lokasi sejak Minggu, 20 Juli 2025. Mereka yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Desa Yandri Susanto. Ketiganya memeriksa kesiapan acara peluncuran Kopdes Merah Putih di kantor KDMP Bentangan. Dalam proses pengecekan, Zulhas tak hanya memantau kondisi dan kesiapan lokasi di KDMP Bentangan, tetapi juga menyapa warga di sekitar tempat acara dan mengajak mereka ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Ketua Umum PAN itu menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih nantinya akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh anggotanya. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi anggota DPR dari Fraksi PAN, Verrell Bramasta. Zulhas juga memberikan arahan kepada panitia pelaksana agar acara bisa berjalan secara tertib, mengingat jumlah undangan yang cukup besar. “Yang penting tertib karena ini banyak 9.000 kades (kepala desa hadir di Peluncuran Kopdes Merah Putih),” jelas Zulhas. Peresmian kelembagaan sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menjadi momentum penting dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat, dan merupakan program strategis yang diprakarsai langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi yang kuat dari Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri atas berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga lainnya seperti Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, BPKP, termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, program ini turut melibatkan berbagai perusahaan BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
- 21 Agustus 2025
- Jakarta