Administrator | Rabu, 27 Agustus 2025 | Sudah 1x Dibaca
KBRN, Entikong: Pengawas Koperasi Desa Tanjung Sekayam, Abang Tarmidji, menyatakan dukungannya atas legalitas Koperasi Merah Putih yang kini resmi berbadan hukum. Keberadaan koperasi ini dinilai membawa angin segar bagi UMKM, masyarakat, serta koperasi simpan pinjam dan koperasi desa.
“Kami menyambut baik langkah Koperasi Merah Putih yang sudah memiliki payung hukum resmi. Hal ini menjadi pondasi penting dalam mengembangkan usaha dan memberikan manfaat nyata kepada anggota,” ujar Abang Tarmidji, Rabu (27/8/2025).
Dengan status hukum yang jelas, koperasi diharapkan lebih mudah membangun kepercayaan publik serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Langkah ini juga membuka ruang bagi program yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung program koperasi. Kami berharap pemerintah bisa memberikan dukungan, baik dari sisi regulasi, pendampingan, maupun akses permodalan bagi anggota,” jelasnya.
Selain mendukung usaha anggota, koperasi juga berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa. Dengan manajemen yang profesional, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap keberadaan Koperasi Merah Putih dapat berjalan berkesinambungan dan terus memberi manfaat. Dengan kesinambungan tersebut, koperasi akan mampu memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan,” tegasnya. (TP)
Sumber: https://rri.co.id/daerah/1796987/koperasi-merah-putih-diharapkan-perkuat-ekonomi-desa
Editor: Administrator
Latest Event
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meresmikan peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di daerah Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada hari ini. Peluncuran koperasi desa ini dimaksudkan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian desa melalui pendekatan berbasis koperasi. “Nanti Presiden Insyaallah tanggal 21 (Juli 2025) akan melakukan launching kopdes dan kopkel di sini,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengutip detiknews, Sabtu, 19 Juli 2025. Presiden Prabowo telah berangkat menuju wilayah Jawa Tengah dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu sore, 19 Juli 2025. Keberangkatannya ditemani oleh rombongan terbatas yang dilepas langsung oleh sejumlah petinggi TNI dan Polri. Menjelang peluncuran Kopdes Merah Putih yang berlangsung hari ini, para menteri telah melakukan berbagai persiapan. Berdasarkan informasi dari detikJateng, beberapa menteri mulai turun langsung ke lokasi sejak Minggu, 20 Juli 2025. Mereka yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Desa Yandri Susanto. Ketiganya memeriksa kesiapan acara peluncuran Kopdes Merah Putih di kantor KDMP Bentangan. Dalam proses pengecekan, Zulhas tak hanya memantau kondisi dan kesiapan lokasi di KDMP Bentangan, tetapi juga menyapa warga di sekitar tempat acara dan mengajak mereka ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Ketua Umum PAN itu menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih nantinya akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh anggotanya. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi anggota DPR dari Fraksi PAN, Verrell Bramasta. Zulhas juga memberikan arahan kepada panitia pelaksana agar acara bisa berjalan secara tertib, mengingat jumlah undangan yang cukup besar. “Yang penting tertib karena ini banyak 9.000 kades (kepala desa hadir di Peluncuran Kopdes Merah Putih),” jelas Zulhas. Peresmian kelembagaan sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menjadi momentum penting dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat, dan merupakan program strategis yang diprakarsai langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi yang kuat dari Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri atas berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga lainnya seperti Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, BPKP, termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, program ini turut melibatkan berbagai perusahaan BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.